Tiga Versi Supersemar, Misteri Lebih Dari Empat Puluh Tahun
Lebih dari empat puluh tahun berlalu, misteri Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) hingga kini belum juga terpecahkan. Di mana naskah asli surat tersebut juga masih belum bisa ditemukan.
Sejumlah versi proses terbitnya Supersemar pun beredar. Entah siapa yang benar. Namun dari sejumlah keterangan, yang tidak bisa dibantah adalah Supersemar yang disimpan di ANRI adalah palsu.
Supersemar yang disimpan di etalase arsip negara itu kini ada tiga versi versi:
Versi Pertama, yakni surat yang berasal dari Sekretariat Negara. Surat itu terdiri dari dua lembar, berkop Burung Garuda, diketik rapi dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Sukarno.
Versi Kedua, berasal dari Pusat Penerangan TNI AD. Surat ini terdiri dari satu lembar dan juga berkop Burung Garuda. Ketikan surat versi kedua ini tampak tidak serapi pertama, bahkan terkesan amatiran. Jika versi pertama tertulis nama Sukarno, versi kedua tertulis nama Soekarno.
Versi Ketiga, lebih aneh lagi. Surat yang terakhir diterima ANRI itu terdiri dari satu lembar, tidak berkop dan hanya berupa salinan. Tanda tangan Soekarno di versi ketiga ini juga tampak berbeda dari versi pertama dan kedua.
Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), M Asichin, memastikan ketiga surat itu adalah Supersemar palsu. “Sebab, lazimnya surat kepresidenan, seharusnya kop surat Supersemar berlambang bintang, padi dan kapas. Bukannya Burung Garuda. Apalagi yang polosan seperti yang terakhir,” kata Asichin di Jakarta, Sabtu (10/3/2012).
Dari segi isi, kata Asichin, beberapa versi Supersemar tersebut relatif sama. Hanya ada perbedaan dari versi pertama dan kedua. Surat pertama terdiri dari empat poin yakni:
I. Mengingat,
II. Menimbang,
III. Memutuskan/Memerintahkan dan
IV. Selesai.
II. Menimbang,
III. Memutuskan/Memerintahkan dan
IV. Selesai.
“Bedanya, di versi kedua tidak ada IV. Selesai,” ujar Asichin.
Benedict Anderson, pakar sejarah Indonesia asal Amerika Serikat, pernah mengatakanSupersemar asli sengaja dihilangkan. Hal itu didapatkan Anderson dari pengakuan seorang tentara yang bertugas di Istana Bogor, tempat Supersemar dibuat.
Tanpa menyebut nama dan pangkat tentara tersebut, Anderson mengatakan,Supersemar asli berkop surat Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Bukan kop surat dengan lambang Burung Garuda seperti yang ada sekarang.
Jelas keterangan ini menyudutkan Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat. Sebab, dengan Supersemar berkop surat MBAD menunjukkan surat perintah itu memang diinginkan oleh Soeharto. Apalagi, muncul versi Soekarno dipaksa oleh beberapa jenderal utusan Soeharto untuk meneken Supersemar di bawah todongan senjata.
Jenderal M Jusuf, salah satu petinggi AD yang menemui Soekarno di Istana Bogor, pernah mengklaim memiliki naskah Supersemar. ANRI pernah berkali-kali meminta keterangan kepada Menteri Perindustrian Kabinet Dwikora itu. Namun, hingga akhir hayat M Jusuf pada 8 September 2004, upaya itu gagal.
Pada 31 Agustus 2005, ANRI pernah memawancarai keponakan M Jusuf, Andi Heri di Makassar. “Namun pengakuan keluarga katanya kami tidak pernah menyimpan”, ujar Asichin.
Pada 2008, pengakuan lain dibuat oleh Ubaydillah Thalib, putra Salim Thalib, staf intel Komando Operasi Tertinggi Gabungan-5 (G-5 KOTI). Thalib mengatakan ayahnya, yang meninggal 2002 lalu, pernah bercerita kepadanya bahwa Supersemar yang ada selama ini adalah palsu.
“Teks itu tidak tersusun rapi seperti yang sekarang beredar, tapi memang diketik,” ujar Ubay saat itu.
Menurut Ubay, ayahnya sempat melihat sekilas teks tersebut saat diperintahkan oleh Letkol Sudharmono untuk menyimpan di ruangannya. “Tapi sayangnya yang melihat teks Supersemar itu hanya beberapa orang,” kata Ubay.
Cek Kosong Untuk Soeharto
Soekarno memberi surat lanjutan bahwa Supersemar bersifat teknis/administratif semata, bukan politis.
Kontroversi Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) tidak hanya seputar keberadaan (fisik) surat itu, namun juga soal isinya. Tiga versi Supersemar yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara isi memang sama, yakni perintah untuk mengamankan negara. Namun, bagaimana tafsir atas isi surat tersebut?
Seperti diketahui, Supersemar telah dijadikan alat pembenaran bagi Soeharto, si penerima, untuk memberangus Partai Komunis Indonesia (PKI), menangkap 15 menteri yang dianggap beraliran kiri dan loyal terhadap Presiden Soekarno serta mengawasi pemberitaan di media massa saat itu.
Melihat langkah Soeharto itu, Soekarno segera mengeluarkan surat lanjutan dua hari berikutnya atau 13 Maret 1966 (Wisnu: 2010). Surat yang berisi tiga poin penting ini dibawa oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr J Leimena, dan diserahkan kepada Soeharto.
Surat itu pada intinya mengingatkan Soeharto bahwa:
Pertama, Supersemar bersifat teknis/administratif semata, bukan politis. Surat semata-mata berisi perintah untuk mengamankan rakyat, pemerintah dan presiden.
Kedua, surat juga mengingatkan pembubaran partai politik harus atas seizin presiden.
Ketiga, Soeharto diminta datang menghadap presiden untuk memberikan laporan.
Surat yang tidak banyak diketahui publik ini akhirya tak digubris Soeharto. Semua tahu bahwa setahun setelah penyerahan Supersemar atau 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai Presiden menggantikan Soekarno tanpa proses pemilu.
Sejarawan Asvi Warman Adam (2009) menilai Supersemar seperti blanko cek kosongyang bisa diisi semaunya oleh Soeharto. Hal ini terlihat dalam frasa “mengambil tindakan yang dianggap perlu” dalam poin perintah pertama surat itu.
Supersemar, kata Asvi, akhirnya ditafsirkan bukan hanya sebagai perintah pengamanan, namun juga pemindahan kekuasaan (transfer of authority). Brigjen Amir Machmud, salah satu orang dekat Soeharto, setelah melihat surat itu menilai surat itu bernada penyerahan kekuasaan.
Menurut Asvi, seharusnya surat kepada militer jelas batas dan jangka waktu pelaksanaannya. Poin ketiga surat lanjutan Soekarno pada 13 Maret 1966 menunjukkan sang presiden telat menyadari ketidakjelasan jangka waktu pelaksanaan Supersemar.
Namun keterangan Wakil Perdana Menteri I, Soebandrio, setelah lepas dari tahanan Orde Baru, menunjukkan Sang Pemimpin Besar Revolusi tak seceroboh itu. Menurutnya, Supersemar terdapat frasa “setelah keadaaan terkendali, Supersemar diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno.” Ketarangan Soebandrio itu dibenarkan oleh Pangkostrad Letjen Kemal Idris.
Kontroversi isi Supersemar ini akhirnya membuat persepsi bahwa Supersemar palsu sengaja dibuat mengarahkan ke transfer of authority. Sementara yang asli jelas merupakan perintah mengamankan negara atau delegation of authority. Ini pula yang diamini Roeslan Abdul Gani, salah satu menteri Soekarno saat itu.
Siapa yang mengetik Supersemar?
Kontroversi keberadaan (fisik) dan isi Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) juga diikuti dengan misteri siapa yang mengetik surat sakti itu. Namun, dari sekian lama kontroversi bergulir, baru satu orang yang mengaku mengetik surat itu. Dia adalah Letkol (Purn) Ali Ebram.
Saat Supersemar terbit, Ebram adalah Asisten I Intelijen Resimen Cakrabirawa. Dia mengaku mengetik Supersemar dengan didiktekan Presiden Soekarno. Ebram, yang tidak terbiasa mengetik, mengaku gemetar saat menekan tombol-tombol mesin cetak itu.
Dalam ‘Kudeta Supersemar’ (Wisnu: 2010) diceritakan, Ebram mengaku dipanggil oleh bosnya Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, untuk membawa mesin tik dan kertas berkop kepresidenan ke paviliun Hartini, ruang pribadi presiden di Istana Bogor. Ebram mengetik surat itu selama satu jam.
Menurut pengakuannya, di ruang lain, tiga petinggi Angkatan Darat yakni Brigjen M Jusuf, Brigjen Amirmachmud dan Brigjen Basuki Rahmat, sudah menunggu. Keterangan Ebram klop dengan pengakuan Amirmachmud bahwa saat menunggu, ia melihat presiden masuk ke kamar dalam waktu yang cukup lama.
Namun, Komandan Detasemen Kawal Pribadi Presiden, Mangil Martowidjojo, mengatakan lain. Mangil mengatakan, sang pengetik adalah Sabur sendiri. Dengan membawa kertas dan mesin tik, kata Mangil, Sabur mengatakan sedang membuat surat perintah. Sabur, kata dia, mengetik hasil koreksi Supersemar setalah Soekarno mendiskusikan versi awal kepada tiga jenderal itu bersama dua wakil perdana menteri, Soebandrio dan Chaerul Saleh.
Sementara itu, Soebandrio, yang mengaku turut mengoreksi, mengaku tidak tahu siapa yang mengetik Supersemar. Dia hanya mengetahui Supersemar diketik oleh salah satu staf di Istana Bogor.
Sedangkan Benedict Anderson, pakar sejarah Indonesia asal Amerika Serikat, mengatakan lain. Dari pengakuan seorang tentara di Istana Bogor, Anderson mengatakan, Supersemar asli berkop surat Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Keterangan ini secara tidak langsung membantah Ebram sebagai pengetik Supersemar karena ia mengaku mengetik surat itu di atas surat berkop kepresidenan.
Namun sayang, Anderson tidak mau mengungkapkan siapa tentara pemberi informasi tersebut, berikut pangkatnya.
Pistol di Dada Soekarno
Dada Soekarno malam itu mungkin tak sebusung waktu ia mengatakan “ini dadaku mana dadamu” kepada Malaysia. Dini hari, 11 Maret 1966 di Istana Bogor, pistol FN-46 itu ditodongkan Brigjen Basuki Rachmat ke dada sang presiden. Soekarno dipaksa untuk meneken sebuah surat di dalam map merah jambu.
Dalam “Mereka Menodong Soekarno” Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, pengawal presiden yang berjaga malam itu, mengaku langsung mencabut pistolnya. Namun, Soekarno menyuruh pengawalnya itu untuk memasukkan kembali ke sarungnya.
Saat membaca isi naskah di map merah itu, kata dia, Soekarno sempat bertanya “Lho, diktumnya kok diktum militer, bukan diktum kepresidenan!” Secara refleks, kata Sukardjo, ia melihat naskah tersebut.
Kop surat, kata dia, tidak ada lambang kepresidenan. Dia justru melihat kop Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) di sisi kiri atas surat tersebut.
“Untuk mengubah waktunya sudah sangat sempit. Tandatangani sajalah, Paduka. Bismillah,” kata Basuki Rachmat, yang ditemani Brigjen Amirmachmud, Brigjen M Jusuf dan M Panggabean.
Surat yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) itu akhirnya diteken oleh Soekarno. Keempat jenderal utusan Soeharto itu lantas membawa surat dengan sumringah. Setelah kejadian itu, Soekarno langsung mewanti-wanti Sukardjo.
“Kamu harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,” ujar Sukardjo menirukan pesan Soekarno saat itu.
Dan benar saja, tak lama setelah kejadian itu, Sukardjo dilucuti oleh pasukan Kostrad dan RPKAD untuk kemudian ditahan. Dia dipenjara oleh Orde Baru tanpa peradilan selama 14 tahun. Selama ditahan, ia menerima penyiksaan, seperti disetrum puluhan kali dan dipaksa mengaku PKI.
Meski banyak yang membantah cerita tersebut, setidaknya itulah kesaksian dari Sukardjo, pengawal presiden, yang kedatangan tamu empat jenderal pada pukul 01.00 WIB. Selain soal pistol, kesaksian yang paling diragukan adalah kehadiran Brigjen M Panggabean. Dari beberapa versi cerita, cuma Sukardjo yang mengatakan kehadiran Panggabean di Istana Bogor. Jadi bukan 3 orang Jenderal, namun 4 orang Jenderal.
Namun, tak sedikit juga yang memperkuat kesaksian Sukardjo. Mereka yang memperkuat kesaksian Sukardjo adalah R Seoekiram, S Ponirah, Soeprapto Karto Siswoyo dan Rian Ismali. Keempatnya merupakan purnawirawan CPM dan TNI AD.
Akibat pengakuannya yang menghebohkan usai reformasi pecah pada 1998 itu, Sukardjo sempat menghadapi proses hukum atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Namun, ia berhasil lolos dari jeratan hukum karena tuduhan itu tidak terbukti.
Kesaksian Sukardjo Wilardjito
Pintu kamar Bung Karno diketuk pengawal. Ada perwira Angkatan Darat yang ingin bertemu presiden. Mereka diutus oleh Suharto. Ada map merah muda di tangan salah seorang jendral. Di dalamnya berisi naskah yang mesti ditandatangani Sukarno.
Naskah itu tidak segera ditandatangani Sukarno. Dia sempat bertanya tentang mengapa kop surat itu dari Markas Besar Angkatan Darat. Seharusnya Surat Perintah itu ber-kop surat kepresidenan.
Tapi pertanyaan Sukarno hanya dijawab Jendral Basuki Rachmat, “Untuk membahas, waktunya sangat sempit. Paduka tandatangani saja”.
Kesaksian ini dituturkan Sukardjo Wilardjito, mantan pengawal Presiden Sukarno.
Sesudah jatuhnya Sukarno, Sukardjo pernah dipenjara oleh rezim Orba selama 14 tahun tanpa proses pengadilan, termasuk menjalani beragam penyiksaan, disetrum puluhan kali dan dipaksa mengaku PKI.
Sukardjo ini pernah mengejutkan orang dengan kesaksiannya yang bersikukuh menyatakan Basuki Rachmat dan Panggabean menodongkan pistol ke muka Sukarno karena ia bimbang untuk menandatangani.
Melihat itu, Sukardjo sebagai pengawal presiden secara refleks mencabut pistol untuk melindungi presiden.
Namun Sukardjo meletakkan pistolnya kembali, karena Sukarno tidak ingin melihat pertumpahan darah.
Surat yang akhirnya ditandatangani Sukarno itu dikenal kemudian dengan nama Supersemar. Surat Perintah Sebelas Maret.
Sukardjo juga bersaksi bahwa yang menghadap Sukarno adalah empat jendral dan bukan tiga jendral seperti yang disebutkan selama ini.
Jendral M. Yusuf (wikipedia)
Keempat jendral utusan Suharto itu adalah:
Biarpun ada yang masih meragukan kesaksian Sukardjo itu, tapi dia tetap berpegang pada kesaksiannya itu. Kemudian malah menulis kesaksiannya di bukunya berjudul “Mereka Menodong Bung Karno”.
Kesaksian Sukardjo bahwa Sukarno ditodong, pernah dibantah M. Yusuf dan Panggabean sendiri.
Kesaksian itu juga dibantah oleh A.M. Hanafi mantan Dubes RI di Kuba, dalam bukunya “Hanafi Menggugat”. Sehingga kebenaran kesaksian Sukardjo itu masih perlu ditelusuri lagi. Benarkah demikian?
Ditodong atau tidak, rasanya Sukarno bukan orang yang mudah digertak. Bagaimanapun, apapun alasan Sukarno menandatangani naskah Supersemar, pada dasarnya kesaksian Sukardjo itu menggambarkan situasi yang tidak kompromistik.
Jendral Maraden Panggabean (wikipedia)
Situasi yang membuat Sukarno terjepit. Tak ada waktu bernegosiasi. Pokoknya teken sekarang! Ada bau konspirasi di balik itu. Dan hasilnya adalah lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Bung Karno menyebutnya dengan istilah SP Sebelas Maret.
Sesudah menandatangani surat itu, Bung Karno masih sempat mengatakan, bahwa surat itu mesti dikoreksi kalau keadaan sudah pulih.
Permintaan itu tidak pernah terwujud, karena ketika menandatangani surat itu, tanpa disadari Sukarno sedang menandatangani kejatuhannya.
Sesudah penandatanganan Supersemar, boleh dikatakan “wahyu sebagai pemimpin” seakan sudah tercabut dari Sukarno.
Sebagai presiden, Sukarno sudah menandatangani ribuan surat. Tapi tandatangannya di surat yang satu ini, Supersemar, menjadi pedang yang menghunus kekuasaannya sendiri.
Jendral Amir Machmud (wikipedia)
Kita tahu, Supersemar adalah surat mandat Sukarno pada Suharto untuk mengamankan negara yang kacau akibat G30S PKI.
Belakangan mandat Supersemar ini ternyata dijadikan legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan yang menyingkirkan Sukarno.
Dengan Supersemar itu Suharto memperoleh surat sakti, kemudian bergerak cepat meraih kursi presiden.
Bung Karno yang sadar bahwa Supersemar ternyata dimanipulasi, dalam pidatonya berteriak “Jangan jegal perintah saya!
Jangan saya dikentuti!”. Ini ekspresi kemarahan Sukarno kepada orang-orang yang dianggapnya telah menipunya, melangkahinya dan membangkang perintahnya.
Menjelang kejatuhannya, Bung Karno mulai agak kehilangan kontrol diri. Itu tampak dari pidato-pidatonya yang emosional. Tampaknya Bung Karno mulai frustrasi. Dia sudah mulai merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh orang-orang sekitarnya.
Jenderal Basuki Rahmat (wikipedia)
Salah satunya yang bikin Sukarno merasa dikentuti, seperti katanya, adalah Supersemar tadi. Bagaimana tidak? Bung Karno merasa Supersemar diplintir!
Padahal Supersemar dimaksudkan Sukarno untuk memberi mandat pada Suharto agar segera memulihkan keamanan negara, bukan melengserkannya.
Kecurigaan presiden Sukarno bahwa ada persekongkolan yang berniat memanipulasi Supersemar, tercermin dari pidatonya.
Ketika itu Bung Karno mulai melihat tanda-tanda Supersemar yang disebutnya SP 11 Maret itu mulai “dimainkan” oleh Suharto. Karena itu Bung Karno menekankan berkali-kali, dirinya tidak bermaksud mengalihkan kekuasaannya pada Suharto.
Kata Bung Karno, “Dikiranya SP Sebelas Maret adalah surat penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP Sebelas Maret itu, suatu transfer of sovereignty. Transfer of authority. Padahal TIDAK! SP Sebelas Maret adalah suatu perintah. SP Sebelas Maret adalah suatu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Seperti kukatakan dalam pelantikan kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah PENGAMANAN beberapa hal”.
Berdasarkan pidato Sukarno di atas, timbul kecurigaan orang. Mungkinkah Supersemar “sengaja” dinyatakan hilang? Betulkah naiknya Suharto sebagai presiden adalah inskonstitusional karena bertentangan dengan amanat Supersemar? Dan karenanya Supersemar mesti lenyap secara misterius? Apakah bisa dipercaya begitu saja bahwa dokumen negara sepenting itu bisa hilang?
Dua naskah Supersemar di Arsip Nasional disebutkan hanya fotocopy. Yang janggal, dua naskah itu tidak mirip karena diketik dengan spasi berbeda. Pertanyaannya, yang manakah di antara kedua naskah itu yang otentik? Atau apakah malah keduanya sama-sama tidak otentik?
Menurut kesaksian staf intel Komando Operasi Tertinggi Gabungan-5 (G-5 KOTI) Salim Thalib, naskah Supersemar yang dikenal sekarang adalah palsu. Selain aslinya tidak serapi itu, isi naskah juga tidak sama dengan naskah aslinya.
Jadi betulkah tuduhan beberapa kalangan yang menyamakan ini dengan usaha penghilangan barang bukti? Kalau memang Supersemar tidak diplintir, apa buktinya bahwa Supersemar itu tidak diplintir?
Sebetulnya kenapa Supersemar itu mesti dirancang dan Sukarno mesti dipaksa menandatangani? Ada banyak teori konspirasi rumit tentang ini. Tapi saya tertarik dengan teori berikut ini.
Persaingan PKI dan Angkatan Darat
Latar belakangnya tak lepas dari persaingan antara PKI dan Angkatan Darat. Sebelum terjadinya G30S, persaingan antara PKI dan Angkatan Darat sudah dalam taraf saling jegal menjegal. Bahkan PKI sampai ingin membangun “Angkatan Kelima” dalam militer.
PKI ingin menggeser Angkatan Darat. Dan Angkatan Darat ingin menggeser PKI. Apalagi ketika itu Sukarno sudah mulai sakit-sakitan. Mungkin usianya tidak lama lagi. Pokoknya siapa cepat, dia dapat. Antara PKI dan Angkatan Darat sudah betul-betul sikut-sikutan.
Begitu meletus konspirasi G-30S, inilah kesempatan Angkatan Darat untuk menghancurkan saingan beratnya itu. Tak ada ampun, pokoknya PKI harus musnah. Dan penghancuran itu akan lebih afdol jika presiden sendiri yang mengumumkan pembubaran PKI. Soalnya yang punya hak untuk membubarkan partai politik cuma presiden. Itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi tunggu punya tunggu, Sukarno kok belum mau juga membubarkan PKI. Bagaimana ini?
Angkatan Darat melalui tangan Suharto pun mengambil jalan pintas. Potong kompas. Caranya, harus dibuat sebuah surat perintah yang telah terkonsep, yang membuat Angkatan Darat jadi punya alasan yuridis melibas PKI. Konsep surat itu pun dibuat. Konsep Supersemar. Isinya perintah presiden kepada Angkatan Darat (Suharto) untuk mengamankan negara.
Nah, dengan dalih mengamankan negara inilah Angkatan Darat jadi punya alasan mengganyang habis PKI. Angkatan Darat memang berlomba dengan waktu. Harus bergerak cepat. Kalau tidak, PKI bisa kembali bangkit mengumpulkan kekuatan dan mendepak jauh-jauh Angkatan Darat dari panggung kekuasaan. Now or never! Jadi sekarang Angkatan Darat tidak boleh kalah cepat!
Setelah itu Suharto memerintahkan para Jendral tadi untuk membawa surat itu kepada Sukarno. Dengan pesan khusus, “pokoknya harus ditandatangani Sukarno”.
Begitu Supersemar ditandatangani, itulah awal aksi pedang Orba. Nampaknya tanda tangan Sukarno tadi adalah pembuka jalan bagi pelaksana Supersemar untuk mengamankan yang bisa diamankan. Sesudah itu terjadi tragedi mengenaskan.
Di segala pelosok negeri berkubang darah jutaan rakyat dengan alasan pembasmian PKI demi keamanan negara. Korbannya tidak saja PKI, tapi juga orang-orang yang tiba-tiba di-PKI-kan atau dipaksa mengaku PKI. Berjuta rakyat mendadak tak bermasa depan dan terampas haknya karena dicap PKI.
Tak kurang Sukarno sendiri turut menjadi korban. Sukarno mengatakan dia mengutuk sekeras-kerasnya Gestok (G30S PKI). Pelakunya harus dihukum, kalau perlu ditembak mati. Tapi orang yang memperuncing peristiwa G30S PKI, hingga terjadi provokasi membenarkan pembunuhan jutaan rakyat juga harus diadili. Apakah Sukarno bermaksud menujukan ini pada Suharto?
Yang jelas, sesudah pernyataan Sukarno itu, terjadi de-Sukarnoisasi. Kita tahu bagaimana Sukarno diisolasi, dituduh terlibat G-30 S PKI tanpa bukti yuridis.
Tentu saja tuduhan itu aneh. Karena bagaimana mungkin Sukarno dituduh melakukan kudeta terhadap dirinya sendiri? Buntutnya, semua yang berhubungan dengan Sukarno menjadi tabu dibicarakan di masa Orba. Bahkan beberapa departemen men-non-aktif-kan pegawai yang ketahuan pro-Sukarno.
Suharto dan Amerika
Setelah skenario berjalan seperti harapan, “para perancang” Supersemar lalu mabuk kemenangan. PKI yang dulu jadi saingan utamanya untuk merebut “kursi Sukarno” sudah tersungkur. Dan Sukarno sang pemilik kursi juga sudah dipaksa meninggalkan kursinya. Suharto tak menyia-nyiakan kesempatan. Kursi yang kosong tanpa pemilik itu harus diapakan lagi kalau bukan diduduki?
Dan ketika kursi Sukarno tadi diduduki Suharto, di situlah awal mula kasak kusuk politik tentang “penyelewengan Supersemar”. Apakah betul tuduhan bahwa ada permainan sistematis Amerika di balik semua ini?
Yang jelas, dengan diselewengkannya maksud Supersemar, yang paling berbahagia adalah Amerika. Karena itu berarti jatuhnya Sukarno. Akhirnya mimpi Amerika terkabul sudah. Terang-terangan Amerika menyatakan jatuhnya Sukarno sebagai kemenangan Amerika. Presiden Richard Nixon menggambarkan kemenangan itu sebagai, “Hadiah terbesar dari Asia Tenggara”.
Sudah jelas. Karena hadiah sesungguhnya terletak pada kekayaan alam Indonesia yang menanti untuk dikuras. Dan batu penghalang yang menghalang-halangi Amerika menguras alam Indonesia, yaitu Sukarno, sudah dibikin terjungkal. Inilah awal kemenangan Amerika yang sejak 10 tahun sebelumnya ingin menggulingkan Sukarno.
Bung Karno berhasil mengusir penjajahan Belanda. Tapi setelah itu Bung Karno ambruk oleh Amerika. Mungkin karena cara Amerika lebih cerdik. Soalnya Amerika tidak memegang gagang keris secara langsung untuk menikam Sukarno. Keris itu diserahkannya kepada rakyat Sukarno sendiri, yang menghujamkannya langsung ke presidennya sendiri, di antaranya melalui provokasi perebutan kekuasaan dan akhirnya menunggangi G-30S.
Pasca G30S, rakyat menjadi sangat takut dengan yang kekiri-kirian. Ini artinya Indonesia meninggalkan Rusia dan berpaling ke Amerika.
Dan setelah Supersemar dijadikan surat sakti untuk memberantas sisa-sisa G-30S, lalu pemegang Supersemar diangkat menjadi presiden, Indonesia berubah haluan 180 derajat. Hampir semua jabatan vital dipegang oleh perwira Angkatan darat. Sehingga rakyat berbisik takut-takut dan bertanya siapa sebetulnya yang meng-kup Sukarno?
Di bawah pemerintahan yang hampir semuanya orang militer, rakyat Indonesia jadi takut dan kapok dengan yang segala yang berbau kiri. Semua orang tiba-tiba saja beragama. Banyak orang tiba-tiba rajin ke mesjid dan ke gereja. Soalnya takut dituduh PKI. Sehingga kiblat Indonesia berganti ke Amerika, tidak lagi ke Blok Timur.
Rusia yang tadinya sahabat Indonesia sekarang menyingkir. Amerika jingkrak-jingkrak! Soalnya mimpi mereka untuk menancapkan kuku di Indonesia akhirnya terwujud. Indonesia yang di bawah tanahnya banyak emas dan minyak itu akhirnya jatuh ke pelukan Amerika. Apa buktinya?
Kepentingan Amerika cuma satu. Pokoknya modal Amerika mesti masuk ke Indonesia. Hasilnya? Begitu pemegang Supersemar diangkat menjadi Presiden menggantikan Sukarno, maka produk undang-undang pertama yang digodok adalah RUU Penanaman Modal Asing Tahun 1967.
Setelah lahir UU Penanaman Modal Asing, sebut saja sumber daya alam mana di Indonesia yang sampai sekarang tidak dikuasai Amerika? Sukarno telah ditumbangkan oleh Amerika. Dan bagaimana pemangku Supersemar akhirnya lengser?
Ketika ayam jago yang dielus-elus tuannya tidak lagi berguna, maka ayam itu “di-kuali-kan” menjadi ayam sayur. Semua itu berawal ketika “kapitalisme Cendana” ternyata semakin me-raksasa nyaris mendesak kepentingan kapitalisme Amerika. Maka pemangku Supersemar pun akhirnya terdepak pula.
Di mana letak perbedaan kejatuhan Sukarno dan Suharto? Sukarno memang dijatuhkan sesudah menandatangani Supersemar, tapi tak pernah jatuh ke pelukan Amerika. Sedangkan Suharto sudah jatuh sejak awal. Bahkan ketika dia baru saja mengirim utusannya untuk memaksa Sukarno menandatangani Supersemar, di saat itu Suharto telah jatuh ke pelukan Amerika.
Tidak ada kekuasaan yang abadi. Setiap saat kekuasaan bisa saja jatuh. Tapi ada satu hal yang tidak otomatis jatuh bersama kekuasaan. Yaitu kehormatan. (Walentina Waluyanti – Nederland, 4 Maret 2010)
Amerika sebut Supersemar Sebagai Kudeta
Tuduhan bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) adalah puncak dari kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto, semakin jelas dengan adanya dokumen Central Intelligence Agency (CIA). Telegram rahasia dari Kedubes AS di Jakarta kepada Departemen Luar Negeri AS, sehari pasca-Supersemar, menyatakan: Indonesia baru saja melancarkan sebuah kudeta militer (military coup).
Dalam “Membongkar Supersemar”, Sejarawan Baskara T. Wardaya melampirkan telegram rahasia yang ia dapatkan itu. AS tidak hanya menyebut Supersemar sebagai kudeta. Tapi melihat caranya yang merangkak, negara adidaya itu menyebut Supersemar sebagai “kudeta militer yang khas negeri tersebut”.
Isi telegraph rahasia itu adalah: “Setelah lama ditunggu-tunggu kini Soekarno telah mempertaruhkan nasibnya terlalu jauh. Rencana dia untuk menyingkirkan jajaran kepemimpinan militer dan memasukkan seseorang yang dikenal sebagai pro-komunis sebagai Menteri Pertahanan telah mendorong militer untuk memotong kekuasaannya.”
Menteri yang dimaksud AS sebagai pro-komunis adalah Mayjen Sarbini. Dia ditunjuk oleh Presiden Soekarno menggantikan AH Nasution, yang dikenal dekat dengan AS. Saat Supersemar terjadi Nasution tidak menjabat apa-apa lagi. Dia lebih banyak menunggu di rumah sambil melihat dinamika politik yang terjadi.
Dukungan AS untuk penggulingan Soekarno semakin jelas dengan adanya memorandum dari Deputi Asisten Khusus Bidang Keamanan Nasional AS, Robert Komer, kepada Presiden Lyndon Jhonson. Dalam memo itu, Komer menyebut Supersemar sebagai“kudeta yang sukses”.
Memo yang dikirim sehari setelah Supersemar: “Mendukung sukses. Tidak sulit untuk menyadari betapa pentingnya kemenangan AD atas Soekarno (meskipun Soekarno tetap dihormati sebagai simbol negara). Indonesia memiliki jumlah penduduk – dan jumlah sumber alam – melebihi yang ada di seluruh Asia Tenggara. Selama ini Indonesia telah siap menjadi negara komunis yang ekspansionis, yang siap mengancam bagian belakang posisi Barat di Asia Tenggara.”
Dalam “Peristiwa G 30 S yang Saya Alami”, Soebandrio mengatakan, sangat jelas AS takut Indonesia dikuasai komunis. Wakil Perdana Menteri I di kabinet Dwi Kora itu mengatakan ada dua proyek AS di Indonesia. “Hancurkan PKI dan gulingkan Soekarno,” cetusnya.
Soebandrio dan sejumlah menteri yang berhaluan kiri memang banyak duduk di kabinet saat itu. Apalagi hubungan AS dan Soekarno terus memburuk pasca-pernyataan keras Soekarno tentang penghentian batuan negara adidaya ke Indonesia. “to hell with your aid,” cetus Soekarno saat itu.
Setelah Supersemar terbit, PKI mulai diberangus, Soebandrio dan 14 menteri kabinet Dwi Kora yang loyal dengan Bung Karno dan berhaluan kiri, ditangkap dan ditahan. Soebandrio divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.
“Dari posisi orang nomor dua di republik ini, mendadak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati,” ratap Soebandrio di penjara Cimahi. Namun, Soebandrio akhirnya lolos dari jerat maut berkat surat Presiden AS Lyndon Jhonson dan Ratu Inggris Elizabeth kepada Soeharto.
“Soebandrio jangan ditembak, saya tahu dia tidak terlibat dalam G 30S”, demikian surat yang akhirnya membuat Soebandrio tetap hidup dan menulis kesaksiannya setelah reformasi meletus.
Arsip Nasional Terus Mencari Supersemar Asli
Kepala ANRI M Asichin meyakini Supersemar asli itu benar-benar ada. Naskah asli Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) entah di mana kini berada. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengaku hanya menyimpan versi palsu Supersemar.
Mungkinkah naskah asli surat perintah dari Presiden Soekarno ke Soeharto itu ditemukan? “Yang jelas kami terus berupaya,” kata Kepala ANRI, M Asichin, di Jakarta, Sabtu (10/3/2012).
Asichin menjelaskan ANRI telah melakukan pencarian naskah asli Supersemar sejak tahun 2000 atau sejak reformasi membuka tabir kepalsuan surat, yang menjadi bahan ajaran siswa-siswa pada masa Orde Baru.
“Terakhir kami wawancarai Joko Pekik dan Rewang pada 2011,” kata Asichin tentang mantan dua anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), partai yang dibubarkan Soeharto setelah menerima Supersemar.
Namun, kata Asichin, pada wawancara Juni dan Juli 2011 itu, Joko Pekik dan Rewang juga tidak tahu perihal surat tersebut. “Mereka cuma mendengar saat itu soal Supersemar, soal ada tidak ada, mereka tidak tahu,” ujar Asichin.
Dalam rangka mencari Supersemar, ANRI juga pernah mewawancarai keluarga Jenderal (Purn) M Jusuf, salah satu petinggi Angkatan Darat (AD) yang mengantarkan Supersemar dari Soekarno kepada Soeharto. Asichin mengatakan, klaim M Jusuf memiliki naskah asli Supersemar tidak terbukti.
Kepada ANRI, Andi Heri, keponakan M Jusuf yang saat itu menjabat Wakil Wali Kota Makassar mengatakan, “Keluarga kami tidak menyimpan.” Wawancara itu dilakukan pada 31 Agustus 2005.
ANRI juga pernah mendatangi anak Jenderal (Purn) AH Nasution, namun hasilnya juga sama, nihil. “Dia juga tidak tahu,” kata Asichin. Secara pribadi, Asichin meyakini Supersemar asli itu benar-benar ada. Soekarno sendiri pernah mengatakannya pada pidato di HUT Kemerdekaan 17 Agustus 1966.
“Pak Moerdiono juga pernah mengatakan beliau melihat dan beliau yakin ada,” kata Asichin. Mungkinkah naskah asli Supersemar ditemukan? Setidaknya keyakinan kepala ANRI bisa jadi modal untuk mencari Supersemar yang asli, yang telah memberi dampak bagi kehidupan bangsa Indonesia sampai saat ini.
Penemu Supersemar Akan Diberi Penghargaan
Meski UU Kearsipan mengatur ancaman pidana bagi penyembunyi arsip negara, hukuman untuk pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) nampaknya tidak terlalu ketat. Bahkan, Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) menjanjikan penghargaan bagi mereka yang mengembalikan surat sakti dari Soekarno ke Soeharto itu.
“Ya peraturan kan bukan untuk dilanggar,” ujar Kepala ANRI, M Asichin, di Jakarta, Sabtu (10/3). Aschin menjelaskan di UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juga mengatur soal penghargaan bagi mereka yang memberikan arsip negara yang bernilai sejarah tinggi, seperti Supersemar. “Kita akan gunakan cara-cara persuasif,” ujarnya.
Seperti diketahui, ancaman pidana soal kearsipan di era Soeharto sangat besar. Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyatakan barangsiapa dengan sengaja memiliki arsip negara dengan melawan hukum, maka akan dipenjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
Namun, pada revisi terakhir UU itu, yakni UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, aturan pidana soal penyimpanan arsip negara sedikit berubah. Bagi yang memiliki arsip negara secara melanggar hukum ia akan dibui maksimal lima tahun. Dan bagi yang memusnahkan arsip tidak sesuai prosedur yang diatur akan mendapat hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Cari Supersemar, ANRI pernah temui Tutut dan Megawati
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terus berupaya mencari keberadaan naskah asli Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Dalam waktu dekat, lembaga itu akan mewawancari Siti Hardiyanti (Tutut) Rukmana dan Megawati Soekarnoputri.
“Kita akan memasukan permohonan wawancara,” kata Kepala ANRI, Asichin, di Jakarta, Sabtu (10/3/2012). Asichin menjelaskan, adalah penting untuk mencari informasi seputar Supersemar kepada keluarga Soekarno dan Soeharto, sebagai pemberi dan penerima surat.
“Kita akan tanya pernah lihat tidak (naskah asli Supersemar-red), apapun jawaban beliau akan kita arsipkan,” kata Asichin.
Tidak hanya kepada keluarga pemberi dan penerima surat, ANRI juga akan mewawancarai tokoh-tokoh yang dekat dengan konteks peristiwa 1966 itu. Dia menyebut nama Akbar Tandjung dan Cosmas Batubara, pentolan gerakan mahasiswa tahun 1966. “Siapa tahu mereka tahu,” ujarnya.
Dalam rangka mencari Supersemar, ANRI juga pernah mewawancarai keluarga Jenderal (Purn) M Jusuf, salah satu petinggi Angkatan Darat (AD) yang mengantarkan Supersemar dari Soekarno kepada Soeharto. Asichin mengatakan, klaim M Jusuf memiliki naskah asli Supersemar tidak terbukti. (Reporter : Laurencius Simanjuntak/merdeka.com)
